Minggu ke empat seusai Pemilu legislatif berlalu, tampaknya genderang perang memperebutkan kursi jabatan orang nomor satu di negeri ini makin memanas. Jangan tanya berapa digit angka ditulis menyertai nilai mata uang bernama rupiah harus dihabiskan untuk penyelenggaraan “pesta” demokrasi rakyat tahun ini? Bagi panitia penyelenggara pemilihan umum, menghamburkan triliunan rupiah uang rakyat, dianggapnya lumrah dilakukan.
Img-Art
Mereka berdalih, hajatan lima tahunan itu memiliki tujuan seperti yang diamanatkan reformasi yakni memilih wakil rakyat dan presiden secara demokratis. Jadi jangan heran bila dana penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp.6,67 triliun dan operasional lembaga penyelenggara (KPU) sebesar 793,9 miliar pantas dihabiskan. Mereka lupa fulus yang terpakai untuk menyelenggarakan Pemilu berasal dari utang luar negeri!
Tidak semua orang mengetahui kalau utang luar negeri pemerintah, selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melenggang ke Istana Negara, setiap tahunya mengalami kenaikan cukup fantastis. Dari tahun 2005-2008, menurut Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti-Utang, utang negara naik rata-rata Rp.80 triliun per tahunnya. Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini, menurut Dani dalam siaran pers yang diterima tabloidkampus.com, mengalahkan utang pada era Orde Baru.
“Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkanutang pada era Orde Baru, yakni Rp.1.500 tiliun dalam jangka 32 tahun atau sekitar Rp.46.875 triliun per tahun,” katanya dalam siaran pers bulan lalu, Rabu [8/4]. Lebih lanjut Dani memaparkan, transaksi utang luar negeri memaksa Indonesia untuk terus membayar pinjaman, meski sumber keuangan negara terbatas. “Saat ini Indonesia berada dalam posisi terjebak utang –debt trap– yang sangat parah,” tandasnya.
Celakanya lagi, menurut Dani, Indonesia juga harus menanggung utang warisan Orde Baru dan didekte untuk melaksanakan kebijakan liberaslisasi ekonomio menurut kehendak negara kreditor. Padahal, ujarnya lebih lanjut, seharusnya negara melakukan pengurangan beban utang luar negeri dengan cara bernegosiasi penghapusan utang masa lalu yang sering digunakan tidak tepat pada sasaran. ”Pemerintah seharusnya melakukan negosiasi dengan negara-negara kreditor untuk menghapuskan warisan utang Orde Baru yang sering digunakan tidak pada sasaran dan cenderung diselewengkan,” katanya.
Direktur Inter-Cafe (International center for Applied Finance and Economics) Iman Sugema, menyebutkan pemerintah saat ini bahkan mematok target penerbitan surat berharga negara tahun depan sebesar Rp.103,478 triliun untuk menutup deficit anggaran negara. Menurutnya penerbitan surat utang negara (bond), seperti dilansir Jawa Pos, di masa mendatang akan membebani anak-cucu bangsa Indonesia.
"Bahkan anak-cucu kita pun akan menerima beban utang yang diwariskan oleh pemerintah ini. Apalgi pada awal tahun ini pemerintah mulai terlihat jor-joran menerbitkan surat utang. Tahun ini, targetnya memang lebih dari Rp 100 triliun,” katanya.
Lebih lanjut Iman mengatakan, beban pembayaran utang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono higga Desember 2008 sudah akan mencapai Rp.170 triliun. ”Padahal pada tahun 2005 berkisar Rp.101 triliun. Oleh karena itu prospek pertumbuhan ekonomi terus menciut,” ujarnya.
Agar generasi mendatang tidak terbebani utang pemerintah, menurut Dani Setiawan, sebaiknya agenda partai politik yang anggotanya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat harus memiliki komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Tidak ada cara lain, ujar Dani lebih lanjut, kecuali para anggota DPR menyetujui agar pemerintah menghentikan utang luar negeri. ”Kalau perlu melakukan moratorium penghapusan utang warisan Orde Baru. Jika tidak, saya kawatir amanat untuk mensejahterakan rakyat seperti yang dijanjikan sewaktu kampenye sulit diwujudkan,” tandas Dani Setiawan.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, outstanding utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004-2009 terpapar mengalami peningkatan yaitu dari Rp1.275 triliun menjadi Rp1.667 triliun. Selain itu, peningkatan jumlah utang dalam negeri juga mengalami meningkat secara signifikan yaitu dari Rp662 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp920 triliun di tahun 2009.
Artinya pemerintahan SBY selama lima tahun pemerintahannya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Media and Social Studies Eddy Js, dinilai berhasil membawa Indonesia kembali menjadi negara penghutang. ”Kalau terus-terusan melakukan pinjaman ke luar negeri tanpa memperhitungkan beban pengembalian pokok dan bunganya yang tinggi, jelas kita akan terperosok kembali ke dalam jerat utang. Melalui simulasi, kita dapat menghitung, bila tanpa utang baru, kita baru akan lunas membayar seluruh utang pada tahun 2045. Apalagi ditambah dengan utang baru,” tandasnya.
Senada dengan Eddy Js, Wakil Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Dian Kartika Sari, menyebutkan jumlah utang pemerintah yang dipublikasikan belum menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. ”Penjelasan pemerintah baru menggambarkan besaran utang luar negeri yang terdiri dari utang bilateral, kredit komersial (comercial credit), kredit eksport (exsport credit), leasing dan utang mulitlateral. Tidak termasuk utang pemerintah yang timbul akibat penjualan SUN –Surat Utang Negara,” tandas Dian seraya menambahkan, ”Padahal kalau dihitung secara kumulatif, jumlahnya sampai dengan akhir 2008 saja, telah mencapai Rp.1.623 trilyun.”
Bila dana pinjaman yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres triliunan rupiah itu tidak sampai menghasilkan wakil rakyat dan presiden berkualitas prima dan berpihak pada rakyat, menurut Eddy Js, sama halnya mengantung secara perlahan-lahan leher 218 juta penduduk Indonesia. ”Kalau hasilnya mengecewakan, sama artinya dengan mengantung leher seluruh penduduk Indonesia dan membiarkan mati sekarat perlahan-lahan,” tandasnya. ”Sebab temuan BPK dan KPK sejak 1967 hingga 2005, pemerintah baru memanfaatkan utang negara sebesar 44 persen. Sisanya tidak pernah dimanfaatkan untuk pembangunan yang berpihak pada rakyat.”
Menurutnya, yang terjadi justru pemerintah harus membayar pokok dan bunga pinjaman yang akan jatuh tempo pada akhir tahun 2009 nanti. ”Transaksi utang luar negeri selama ini justru membebani. Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang," katanya. Mau tidak mau pemerintah harus mengurangi beban utang dengan cara bernegosiasi untuk menghapus utang kepada pihak kreditor. Selain menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri baru. ”Ngapain malu. Banyak negara seperti Nigeria, Argentina, Ekuador, dan Pakistan juga melakukan hal yang sama. Minta kebijakan menghapus utang yang ternyata banyak disalahgunakan.”
(Tim tabloidkampus.com-Jakarta)
